Asuransi Liability: Aturan Pemerintah dan Prinsip Hukum

B. Aturan Pemerintah dan Prinsip Hukum

Terdapat banyak prinsip–prinsip hukum, Undang–undang hasil parlement dan peraturan–peraturan  perundang–undangan  yang   mengatur  tentang   liability insurance. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan employer’s liability insurance adalah hal yang paling penting karena dijadikan sebagai asuransi wajib.

B1.  EMPLOYERS’ LIABILITY (COMPULSORY INSURANCE) ACT 1969

Employers’ liability (compulsory Insurance) act 1969 mensyaratkan bahwa:

“Setiap employer yang melakukan usahanya di Great Britain Inggris harus mengasuransikan dan selalu mengasuransikan, dalam satu atau dua polis yang diperkenankan dari satu atau beberapa penanggung terhadap risiko tanggung gugat (liability) untuk luka badan atau penyakit yang diderita karyawannya yang terjadi dan selama bekerja di Inggris untuk usahanya, tetapi kecuali sepanjang diatur dalam aturan– aturan yang diberlakukan sudah termasuk luka badan dan penyakit yang terjadi di luar Inggris.”

Penjelasan lanjut dari Undang-Undang tersebut:

• Suatu ’approved policy’ artinya suatu polis asuransi tidak mengacu pada setiap kondisi-kondisi dan pengecualian-pengecualian yang tidak diperkenankan oleh aturan-aturan ini;
• Suatu   ’authorised   insurer’   adalah   suatu   badan   hukum   yang   berizin   untuk mengeluarkan jenis bisnis (liability insurance) oleh HM Treasury (setingkat Department dalam pemerintahan);
• Seorang ‘employee’ merupakan seseorang yang memasuki atau bekerja dalam, kontrak  perjanjian  kerja  dengan  seorang  employer apakah  kontrak  berupa buruh kasar, pegawai administrasi dan apakah kontrak dibuat dalam bentuk penegasan diatas kertas atau tersirat (expressed or implied) atau secara lisan atau tertulis.

Kewajiban Bagi Perusahaan
Tujuan dari Perundang-undangan ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada employees (para pekerja) jika mendapatkan suatu musibah kecelakaan selama melakukan pekerjaan yang mana majikan / perusahaan menjadi bertanggung jawab.

Undang-undang membebaskan employer (pemberi kerja) bilamana employeesnya merupakan suami,istri, ayah, ibu, kakek, nenek, ayah tiri, ibu tiri, saudara laki-laki, saudara  perempuan.  Beberapa  employers  juga  dibebaskan  ,  contohnya  industri -industri yang dinasionalisasikan, otoritas polis dan otoritas setempat. Hal ini bukan berarti employees dalam area ini tidak dapat dituntut untuk kompensasi: jika employers memilih untuk tidak mengasuransikan, setiap legal liability harus dipenuhi dengan menggunakan sumber-sumber keuangan mereka sendiri.

Dalam hal absennya asuransi, banyak employers kecil menjadi bangkrut jika harus membayar jumlah besar uang sebagai kompensasi. Bila terjadi bangkrut, pekerja yang luka tidak mendapatkan perlakuan yang wajar dan bisa hanya menerima sebagian dari kompensasi sesungguhnya.

Asuransi sekarang ini merupakan suatu syarat-syarat hukum. Jika employer menjadi bangkrut, undang-undang lain yaitu, Third Parties (Rights Against Insurers) act 1930 memindahkan hak-hak pemberi kerja ke dalam policy kepada pekerja. Akan tetapi, sayangnya jika suatu employer bangkrut gagal mengasuransikan, maka pekerja tidak punya ganti rugi dan menjadi prioritas pertama bagi kreditur lain untuk penyelesaian pembayaran uang baginya. Dalam usaha untuk menyakinkan dimana para pekerja dapat memeriksa apakah employer sudah memenuhi ketentuan dalam undang-undang tersebut, yaitu Employers’ Liability (compulsory Insurance) General Regulations 1971 menjadikan  wajib  bagi  para  perusahaan  asuransi  untuk  mengeluarkan  sertifikat asuransi. Sertifikat ini harus ditunjukkan harus ditunjukkan oleh employer pada setiap tempat usaha.

Regulasi yang sama juga memberlakukan sebagai berikut:

• Larangan-larangan atas conditions tertentu dalam polis. Condition seperti:

1. Prosedur claim,
2. Reasonable care,
3. Taat pada ketentuan akan Health & Safety requirements,
4. Menyimpan dan memberikan catatan-catatan atau informasi.

• Suatu minimum ganti rugi sebesar 5 juta pounds (aslinya 2 juta pounds)  dalam hal klaim yang menyangkut pada setiap suatu atau lebih para pekerja yang terjadi untuk setiap suatu kejadian;
• Jaminan untuk employees tidak mesti di Inggris, Namun juga diluar Inggris yang sedang bekerja untuk suatu periode yang berkesinambungan  tidak lebih dari 14 hari;
• Memproduksi dan menginspeksi polis atau sertifikat bilamana diminta.