Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Bahasa Inggris: United Nations Convention on the Law of the Sea)
disingkat (UNCLOS), juga disebut Konvensi Hukum Laut atau Hukum
perjanjian Laut, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari
Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga
(UNCLOS III ) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982.
Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara
dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis,
lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi kesimpulkan
pada tahun 1982, menggantikan perjanjian internasional mengenai laut
tahun 1958. UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994, setahun setelah Guyana
menjadi negara ke 60 untuk menandatangani perjanjian [1] Untuk saat ini telah 158 negara dan Masyarakat Eropa telah bergabung dalam Konvensi.
Sedangkan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima
instrumen ratifikasi dan aksesi dan Perserikatan Bangsa-Bangsa
menyediakan dukungan untuk pertemuan negara pihak Konvensi, PBB tidak
memiliki peran operasional langsung dalam pelaksanaan Konvensi. Ada,
bagaimanapun, peran yang dimainkan oleh organisasi-organisasi seperti
Organisasi Maritim Internasional, Komisi Penangkapan Ikan Paus
Internasional, dan Otorita Dasar laut Internasional (yang terakhir yang
didirikan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa).
Sumber: Wikipedia
Tags
Maritime Convension